Sisi Positif jika Ibukota Pindah ke Palangkaraya


Jakarta, Indonesia Property Watch (IPW) menilai positif wacana pemerintah yang menginginkan ibukota pindah ke Palangkaraya, di Kalimantan Tengah.

Pasalnya, Jakarta dinilai sudah terlalu carut-marut sebagai pusat kota dengan berbagai kegiatan yang ada seperti politik, bisnis, dan juga menjalankan fungsi kota pemerintahan.

"Malah lebih bagus seperti itu. Jangan seperti saat ini kota pemerintahan, kota politik, kota bisnis. Campur semua di Jakarta, jadi tidak fokus," terang Direktur Eksekutif IPW Ali Tranghanda, Rabu (12/4).

Jika ibukota jadi dipindah, maka Jakarta bisa fokus sebagai pusat bisnis. Pasalnya, hampir seluruh pusat perkantoran berada dan beroperasi di Jakarta. Selain itu, tensi politik yang kadang memanas disertai aksi demo juga kerap mempengaruhi jalannya bisnis di Jakarta.

"Jakarta jadi kota bisnis, itu akan lebih bagus karena dia tidak terpengaruh oleh tensi politik, demo dan segala macam. Jadi nanti yang diuntungkan itu Jakarta dan Palangkaraya," paparnya.
Untuk Palangkaraya sendiri, jelas Ali, akan diuntungkan karena perekonomian di daerah tersebut akan lebih tumbuh dari sebelumnya. Ali menyebut, sektor properti di Palangkaraya juga diuntungkan karena pembangunan properti seperti gedung perkantoran dan perumahan akan lebih tumbuh.

"Itu akan luar biasa, termasuk properti kalau memang Palangkaraya jadi ibukota," imbuhnya.

Sementara itu, Ali menilai, pemilihan Palangkaraya sebagai ibukota baru untuk Indonesia karena memang daerah tersebut berpotensi untuk dibangun kembali. Berbeda dengan Balikpapan atau Makassar yang terbilang sulit untuk dikembangkan lagi.
"Karena kan kalau buat pemerintah itu harus ada master plan yang betul-betul baru. Jadi lebih mudah membuat satu kota baru dibandingkan dengan mengubah kota-kota lama," tutur Ali.

Sebelumnya, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Bambang P.S. Brodjonegoro menyatakan, pemerintah akan segera menyelesaikan kajian pemindahan ibu kota ke luar Pulau Jawa tahun ini. Di mana salah satu kotanya adalah Palangkaraya.

Sebenarnya, rencana itu bukan rencana baru melainkan sudah pernah digagas sebelumnya oleh mantan Presiden Soekarno pada tahun 1950-an.

Menurut Bambang, jika rencana ini benar-benar dapat direalisasikan, maka akan mengurangi beban Jakarta yang sudah terlalu berat karena berperan sebagai pusat pemerintahan dan bisnis. Namun, hal ini hanya dapat terealisasi dengan dukungan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

sumber : cnnindonesia.com

0 Response to " "

Posting Komentar